SETYA NOVANTO-TITIP ABSEN ALA MAHASISWA

Mantan Ketua DPR Setya Novanto kembali menjadi sorotan oleh para netizen. kali ini soal pemalsuan tanda tanggan absensi saat rapat paripurna yang dilakukan pada hari Selasa 23/2/2016 Para netizen menduga Novanto melakukan dugaan pemalsuan tanda tangan.

 Saat hari itu Novanto sedang berada di Manado dalam rangka silahtuhrami ke DPD untuk meminta dukungan sebagai salah satu bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Sementara dengan bersamaan Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta tengah mengadakan rapat paripurna. Meski berada di Manado, di kolom absensi peserta rapat paripurna DPR ada tanda tangan Setya Novanto di nomor urut 68. Nomor urut absensi Novanto diberi tanda lingkaran, entah oleh siapa.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto kini ramai menjadi perbincangan di media sosial Twitter. Para netizen membicarakan soal foto yang diduga absensi rapat paripurna DPR dari Fraksi Partai Golkar pada Selasa (23/2), Dikritik, Setya Novanto mengunggah foto daftar hadir yang ditandatanganinya. Namun serta merta @LalaBinal memposting dua foto absensi. Foto pertama, tak ada tanda tangan Setnov. Di foto kedua, ada tanda tangan Setnov.

"Sungguh super sekali. @MasNovanto yang ada di Sulut bisa ke @DPR_RI untuk tanda tangan kehadiran. @fraksigolkar," tulis Lala sebagai caption foto tersebut, Rabu (24/2). "Dugaan Lala sih @MasNovanto ikut cara mahasiswa untuk titip absen, ya, nyuruh temennya malsuin tanda tangan doi," cuit Lala. @LalaBinal juga menmbahkan foto lainnya “dapet foto kader Golkar sama @MasNovanto di Musda Sulut kemaren juga nih” sambungnya.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin menyoroti ketidakhadiran Novanto dalam Rapat Paripurna pada Selasa (23/2). Rapat tersebut merupakan pengambilan keputusan tentang UU Tapera, karena itu anggota khususnya Pimpinan fraksi wajib hadir. Mahkamah Kehormatan Dewan bisa memproses dugaan pemalsuan tanda tangan kehadiran Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, tanpa adanya aduan. Kasus Novanto, seharusnya mendahulukan kepentingan kedewanan daripada urusan internal partai karena posisinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Said menilai kasus anggota DPR bolos dan nitip absen sudah sering terjadi sehingga sanksi tegas harus ditegakkan tanpa memandang posisi seseorang di DPR. Sudah menjadi tanggungjawab MKD dalam mengawasi kehadiran tiap anggota disetiap rapat yang berlangsung karena ketidahadiran terkait dengan etika seorang anggota DPR.