Kalijodo dengan segala kontroversinya baik dari sisi
pelanggaran zona hijau maupun prostitusi
yang sangat kental di lokasi itu kini jadi buah bibir. Bahkan Kalijodo yang
semakin populer dari sebelumnya kini seolah menjelma menjadi pangg
ung politik.
Entah mungkin karena kisruh Kalijodo ini terjadi bersamaan
dengan penjaringan cagub-cawagub DKI dari berbagai parpol, Kalijodo pun
menjelma menjadi panggung politik. Satu per satu tokoh cawagub menjadi simpatisan
Kalijodo dan menebar pesona di Alexis.
Mischa Hasnaeni Moein, bakal calon gubernur DKI Jakarta,
memiliki wacana untuk menjadikan kawasan Kepulauan Seribu sebagai kawasan
lokasi prostitusi dan perjudian di Jakarta. “Saya akan membangun yang namanya
mini Singapura di sana (Kepulauan Seribu). Nanti diskotek dan karaoke Kalijodo
akan kita akomodasi untuk dipindahkan ke pulau. Jadi enggak ada lagi di daratan
Jakarta” ujar Hasnaeni. Perempuan yang sering dijuluki "wanita emas"
ini yakin bahwa cara itu dapat mencegah munculnya tempat-tempat prostitusi dan
perjudian ilegal di Jakarta.
Hal yang membuat heboh di awal adalah kemunculan musisi
Ahmad Dhani ke Kalijodo yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
Dhani setuju dengan pemindahan warga Kalijodo. Namun dia menekankan harus ada
kompensasi yang setimpal. Solusi terbaiknya adalah wakil rakyat kesini datang
dan ngobrol dengan rakyat. Jadi tahu rakyat inginnya seperti apa, Jangan sampai
ketika mereka digusur mendapatkan yang tidak lebih baik. APBD itu ada Rp 75
triliun, seharusnya nggak terlalu susah " kata Dhani di Kalijodo, Jakarta,
Senin (15/2/2016). Ahmad Dhani blusukan tak lama setelah dirinya dinyatakan
sebagai bakal cagub DKI dari PKB.
Sudah menjadi kebiasaan lama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) bahwa segala sesuatu yang diputukan akan menjadi bahan kontroversi, Ahok
menegaskan akan mengembalikan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau, kontroversipun
bermunculan ke permukaan. Tokoh Kalijodo bernama Daeng Aziz memimpin
'perlawanan'. Atas nama hak asasi manusia, Daeng Aziz mengadukan Ahok ke Komnas
HAM.
Bak gayung bersambut, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana
alias Lulung dan M Taufik di DPRD dengan sigap menemui Perwakilan warga
Kalijodo Daeng Aziz dkk serta Razman selaku pengacara mereka. Bagai ketiban
durian runtuh Daeng Aziz dkk serta Razman langsung mengadukan nasib mereka yang
akan direlokasi ke Lulung dkk.
Selain Lulung dan Taufik, warga dan Razman juga ditemui
anggota Komisi A DPRD DKI Syarif. Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD DKI, Jl
Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016). Dalam pertemuan itu Razman
mengatakan, warga akan tetap di Kalijodo hingga diberi ganti rugi lahan dan
bangunan.
Meski masih ada penolakan, namun sebagian warga Kalijodo,
Jakarta Utara mulai mengosongkan rumahnya. Pengusaha Sandiaga Uno ikut member
masukan dalam penertiban kalijodo. “melihat ada dua aspek yang ke depannya
perlu dibenahi. Pertama, masalah prostitusinya. Kita harus kembalikan ke agama
dan itu kita harus sediakan lapangan pekerjaan, Kedua, perlu diperbanyak Ruang
Terbuka Hijau (RTH untuk mencegah terjadinya banjir saat memasuki musim hujan”,
Meski sudah memiliki gambaran, , kader Gerindra itu juga menambahkan bahwa dua
hal itu belum dimasukkan dalam program kampanyenya. Sebab saat ini dirinya
merasa masih harus banyak memetakan masalah-masalah apa saja yang ada di
lapangan.
Sementara itu di tempat terpisah, warga Kalijodo yang
mendaftar mendapatkan rusun terus bertambah. Warga bersedia yang memiliki KTP
bersedia direlokasi ke Rusun Marunda dan Rusun Pulogebang. Pada Kamis sore
kemarin, sejumlah warga bahkan mencopot spanduk tuntutan ganti rugi yang
dipasang oleh kubu Razman-Daeng Aziz dkk.
Dua spanduk bertuliskan tuntutan ganti rugi tanah dan
bangunan dipasang oleh dua orang pria yang mengaku warga Kalijodo sekitar pukul
16.53 WIB tadi. Namun menjelang malam, spanduk yang ternyata berjumlah 7 itu
dicopot warga lainnya.
Spanduk itu bertuliskan 'Kami Warga Kalijodo Minta Ganti
Rugi Yang Adil Bangunan dan Tanah'. Maniah mengatakan dia tidak meminta ganti
rugi atas penertiban Kalijodo, namun yang dibutuhkan adalah dialog.
Lulung menilai, tidak ada kejahatan yang terjadi di
Kalijodo. Oleh karena itu, seharusnya upaya penertiban dilakukan dengan lebih
santun. "Di situ (Kalijodo) tidak terjadi kejahatan. Mereka cari makan
doang di sana. Penertiban, lakukanlah penataan. Bina orangnya," ucap
Lulung.
Tak pelak kini Kalijodo benar-benar jadi isu primadona yang
diperbincangkan masyarakat.
Setelah kalijodo Hotel Alexis jadi isu panas setelah Wakil
Ketua DPRD Lulung Lunggana menyebut di dalamnya ada praktik pelacuran. Untuk
memastikan hal tersebut, Dinas Pariwisata DKI diminta untuk mengecek langsung
dugaan prostitusi di hotel yang terletak Jakarta Utara itu.
Lulung mengusulkan, harus ada stakeholder di kawasan
Kalijodo sehingga prostitusi lebih terkendali. "Alexis izinnya apa, griya
sehat. Ada pelacur di sana. Mau enggak ahok tertibkan di sana. Malioboro
izinnya griya sehat. Yang ada pelacuran," kata Lulung.
Ahok sendiri menyatakan tak menentang adanya prostitusi di
Alexis. Menurutnya, prostitusi dijalankan secara sembunyi-sembunyi bak
kucing-kucingan.
Tak hanya Alexis, Saefullah juga menegaskan seluruh tempat
hiburan yang terbukti melakukan praktik prostitusi juga akan ditutup.
Faktor politis yang lain adalah aksi penertiban Kalijodo
pasti akan mendapat dukungan mayoritas suara pemilih muslim. Berarti proses
mendulang suara akan lebih sukses. Bagaimanapun kepandaian memilih topic isu
sentral di masyarakat DKI pasti akan mendulang suara. Karena para pemilih DKI
adalah warga masyrakat yang kritis rasional tidak lagi terkooptasi oleh
kepentingan apapun. Jika penertiban Kalijodo ini betul betul dijadikan
komoditas politik oleh siapapun bisa diperkirakan akan meningkatkan daya minat
yang serius khususunya para pemilih mayoritas yang mengharapkan ditutupnya
kompleks prostitusi ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar