Selasa, 23 Februari 2016

PROSTITUSI MENGUNCANG PANGGUNG POLITIK CAGUB DKI DI KALIJODO DAN ALEXIS

Kalijodo dengan segala kontroversinya baik dari sisi pelanggaran zona hijau maupun  prostitusi yang sangat kental di lokasi itu kini jadi buah bibir. Bahkan Kalijodo yang semakin populer dari sebelumnya kini seolah menjelma menjadi pangg
ung politik.

Entah mungkin karena kisruh Kalijodo ini terjadi bersamaan dengan penjaringan cagub-cawagub DKI dari berbagai parpol, Kalijodo pun menjelma menjadi panggung politik. Satu per satu tokoh cawagub menjadi simpatisan Kalijodo dan menebar pesona di Alexis.


Mischa Hasnaeni Moein, bakal calon gubernur DKI Jakarta, memiliki wacana untuk menjadikan kawasan Kepulauan Seribu sebagai kawasan lokasi prostitusi dan perjudian di Jakarta. “Saya akan membangun yang namanya mini Singapura di sana (Kepulauan Seribu). Nanti diskotek dan karaoke Kalijodo akan kita akomodasi untuk dipindahkan ke pulau. Jadi enggak ada lagi di daratan Jakarta” ujar Hasnaeni. Perempuan yang sering dijuluki "wanita emas" ini yakin bahwa cara itu dapat mencegah munculnya tempat-tempat prostitusi dan perjudian ilegal di Jakarta.

Hal yang membuat heboh di awal adalah kemunculan musisi Ahmad Dhani ke Kalijodo yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Dhani setuju dengan pemindahan warga Kalijodo. Namun dia menekankan harus ada kompensasi yang setimpal. Solusi terbaiknya adalah wakil rakyat kesini datang dan ngobrol dengan rakyat. Jadi tahu rakyat inginnya seperti apa, Jangan sampai ketika mereka digusur mendapatkan yang tidak lebih baik. APBD itu ada Rp 75 triliun, seharusnya nggak terlalu susah " kata Dhani di Kalijodo, Jakarta, Senin (15/2/2016). Ahmad Dhani blusukan tak lama setelah dirinya dinyatakan sebagai bakal cagub DKI dari PKB.

Sudah menjadi kebiasaan lama Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa segala sesuatu yang diputukan akan menjadi bahan kontroversi, Ahok menegaskan akan mengembalikan Kalijodo menjadi ruang terbuka hijau, kontroversipun bermunculan ke permukaan. Tokoh Kalijodo bernama Daeng Aziz memimpin 'perlawanan'. Atas nama hak asasi manusia, Daeng Aziz mengadukan Ahok ke Komnas HAM.

Bak gayung bersambut, Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung dan M Taufik di DPRD dengan sigap menemui Perwakilan warga Kalijodo Daeng Aziz dkk serta Razman selaku pengacara mereka. Bagai ketiban durian runtuh Daeng Aziz dkk serta Razman langsung mengadukan nasib mereka yang akan direlokasi ke Lulung dkk.

Selain Lulung dan Taufik, warga dan Razman juga ditemui anggota Komisi A DPRD DKI Syarif. Pertemuan berlangsung di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016). Dalam pertemuan itu Razman mengatakan, warga akan tetap di Kalijodo hingga diberi ganti rugi lahan dan bangunan.

Meski masih ada penolakan, namun sebagian warga Kalijodo, Jakarta Utara mulai mengosongkan rumahnya. Pengusaha Sandiaga Uno ikut member masukan dalam penertiban kalijodo. “melihat ada dua aspek yang ke depannya perlu dibenahi. Pertama, masalah prostitusinya. Kita harus kembalikan ke agama dan itu kita harus sediakan lapangan pekerjaan, Kedua, perlu diperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH untuk mencegah terjadinya banjir saat memasuki musim hujan”, Meski sudah memiliki gambaran, , kader Gerindra itu juga menambahkan bahwa dua hal itu belum dimasukkan dalam program kampanyenya. Sebab saat ini dirinya merasa masih harus banyak memetakan masalah-masalah apa saja yang ada di lapangan.

Sementara itu di tempat terpisah, warga Kalijodo yang mendaftar mendapatkan rusun terus bertambah. Warga bersedia yang memiliki KTP bersedia direlokasi ke Rusun Marunda dan Rusun Pulogebang. Pada Kamis sore kemarin, sejumlah warga bahkan mencopot spanduk tuntutan ganti rugi yang dipasang oleh kubu Razman-Daeng Aziz dkk.

Dua spanduk bertuliskan tuntutan ganti rugi tanah dan bangunan dipasang oleh dua orang pria yang mengaku warga Kalijodo sekitar pukul 16.53 WIB tadi. Namun menjelang malam, spanduk yang ternyata berjumlah 7 itu dicopot warga lainnya.

Spanduk itu bertuliskan 'Kami Warga Kalijodo Minta Ganti Rugi Yang Adil Bangunan dan Tanah'. Maniah mengatakan dia tidak meminta ganti rugi atas penertiban Kalijodo, namun yang dibutuhkan adalah dialog.

Lulung menilai, tidak ada kejahatan yang terjadi di Kalijodo. Oleh karena itu, seharusnya upaya penertiban dilakukan dengan lebih santun. "Di situ (Kalijodo) tidak terjadi kejahatan. Mereka cari makan doang di sana. Penertiban, lakukanlah penataan. Bina orangnya," ucap Lulung.

Tak pelak kini Kalijodo benar-benar jadi isu primadona yang diperbincangkan masyarakat.
Setelah kalijodo Hotel Alexis jadi isu panas setelah Wakil Ketua DPRD Lulung Lunggana menyebut di dalamnya ada praktik pelacuran. Untuk memastikan hal tersebut, Dinas Pariwisata DKI diminta untuk mengecek langsung dugaan prostitusi di hotel yang terletak Jakarta Utara itu.

Lulung mengusulkan, harus ada stakeholder di kawasan Kalijodo sehingga prostitusi lebih terkendali. "Alexis izinnya apa, griya sehat. Ada pelacur di sana. Mau enggak ahok tertibkan di sana. Malioboro izinnya griya sehat. Yang ada pelacuran," kata Lulung.

Ahok sendiri menyatakan tak menentang adanya prostitusi di Alexis. Menurutnya, prostitusi dijalankan secara sembunyi-sembunyi bak kucing-kucingan.

Tak hanya Alexis, Saefullah juga menegaskan seluruh tempat hiburan yang terbukti melakukan praktik prostitusi juga akan ditutup.


Faktor politis yang lain adalah aksi penertiban Kalijodo pasti akan mendapat dukungan mayoritas suara pemilih muslim. Berarti proses mendulang suara akan lebih sukses. Bagaimanapun kepandaian memilih topic isu sentral di masyarakat DKI pasti akan mendulang suara. Karena para pemilih DKI adalah warga masyrakat yang kritis rasional tidak lagi terkooptasi oleh kepentingan apapun. Jika penertiban Kalijodo ini betul betul dijadikan komoditas politik oleh siapapun bisa diperkirakan akan meningkatkan daya minat yang serius khususunya para pemilih mayoritas yang mengharapkan ditutupnya kompleks prostitusi ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar